729x 90

FGD : Memacu Kreatifitas Desa Menuju Desa Mandiri 1

FGD : Memacu Kreatifitas Desa Menuju Desa Mandiri 1
FGD : Memacu Kreatifitas Desa Menuju Desa Mandiri 1

BANDUNG | Memacu Kreatifitas Desa Menuju Desa Mandiri merupakan tema yang diangkat oleh Pusat Studi Desa Indonesia (PSDI) pada kegiatan Focus Group Discussion kali ini. Bertempat di Hotel Aston Pasteur Bandung yang dihadiri oleh para Kepala Bidang dan Kepala Seksi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat, Perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan beberapa perwakilan desa di Jawa Barat serta dari kalangan mahasiswa dan umum.



Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2017 ini menghadirkan 2 (dua) orang narasumber, yakni dari akademisi, Bapak Taufik Hidayatullah (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Komunikasi, Universitas Pasundan) dan dari Transmart Carrefour, Bapak Yusup Firmansyah. Awalnya PSDI menyiapkan 3 (tiga) orang narasumber, yakni dari Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Direktorat Jenderal Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Sugeng Riyono, namun pada saat kegiatan berlangsung Beliau tidak berkesempatan hadir karena sesuatu dan lain hal.



Dalam pemaparannya, terkait “Kemandirian Desa”, Bapak Taufik Hidayatullah menyampaikan, menurut Steinberg dalam Eti Nurhayati kata “mandiri” diambil dari dua istilah yang pengertiannya sejajar sering disejajarkan silih berganti, yaitu autonomy dan independence, karena perbedaan sangat tipis dari kedua istilah tersebut (mandiri) secara umum menunjukan pada kemampuan individu untuk menjalankan atau melakukan sendiri aktivitas hidup terlepas dari pengaruh kontrol orang lain. Sehingga kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan sedikit bimbingan, sesuai dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya. Sedangkan desa menurut P.J. Bournen, Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.


Dan menurut William Ogburn dan M.F. Nimkoff, Desa merupakan keseluruhan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. Demikian pula dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demikian ia menambahkan.


Ada 3 (tiga) faktor yang perlu dipersiapkan terkait kemandirian desa ini, yakni sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial, tambahnya.
Dimana sumberdaya manusia mencakup 4 (empat) hal, yaitu (1) memiliki integritas, (2) keterampilan, (3) kemampuan dan (4) kemauan dengan tujuan untuk berpartisipasi kreatif dan inovatif. Sedangkan dari segi sumberdaya alam, mencakup sumberdaya alam yang tersedia dan infrastruktur yang dibutuhkan, ujarnya. Kemudian dari segi sumberdaya finansial, masyarakat membentuk koperasi di bawah Kementerian Koperasi dan, atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Pada sesi diskusi pertama ini terdapat beberapa pertanyaan dan pernyataan dari beberapa peserta diskusi. Dari Bapak Wahyudin (Perwakilan dari BPMPD Provinsi Jawa Barat) menyampaikan sudah sejauh manakah kita kira-kira supaya desa itu mandiri, seperti apa desa mandiri. Kami dengan Teknologi Pangan, Universitas Pasundan menyusun desa mandiri pangan saja sampai saat ini masih belum tuntas, apalagi desa mandiri, mandirinya mandiri yang mana, mandiri ekonomi, mandiri apa.

Kemudian dari Bapak Agus Hanafiah (Perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat) mengatakan bahwa di tempat ini memang ruangan nya kecil dan orang-orang nya juga sedikit, tetapi yang dibicarakan ini besar. Dan membicarakan desa mandiri dari dulu itu terus ada, mestinya tahun sekarang sudah berbicara tentang model desa mandiri.


Di Dinas Pariwisata itu ada 4 (empat) dimensi besar yang harus digarap, (1) destinasi, (2) industri, (3) kelembagaan dan (4) sumberdaya manusia. Tidak bermaksud membandingkan dari ke-empat dimensi itu tapi memang destinasi ini menjadi satu hal yang luar biasa. Destinasi ini, di dalamnya itu mesti ada daya tarik wisata dan daya tarik wisata ini ada wisata budaya, ada wisata alam dan buatan. Desa wisata budaya ini di dalamnya itu ada wisata pedesaan yang pada akhirnya akan membentuk desa mandiri.


Sebetulnya sekarang itu membangun, jelas Pak Jokowi itu bicara adalah harus membangun daerah-daerah pinggiran, dari desa. Sebenarnya di satu sisi kita mengetahui bahwa problem sekarang itu adalah mesti titik fokus kita di desa tetapi kita tidak fokus pada pendirian itu. Ingin desa menjadi mandiri, harus ada program pendampingan tapi kita selalu gagal fokus karena kalau kita membangun desa itu harus semua stakeholder masuk, semua elemen masuk, tidak bisa dia bergerak sendiri.


Sekarang kita di Indonesia biar bagaimana pun kita bicara tentang brand, kalau kita bicara desa, desa itu identik dengan keterbelakangan, coba kita sekarang ubah bahwa desa itu bukan berbicara tentang keterbelakangan tetapi desa itu adalah sesuatu tentang kemajuan.
Jika kita berpikir membuat desa ini menjadi sesuatu yang menarik, bahwa seseorang itu tertarik karena memang ada sesuatu hal yang menarik. Jangan salahkan orang desa yang ke kota, trus dia tidak kembali ke desa karena di desa dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Oleh karena itu, membangun desa mandiri itu sesuatu hal yang mudah apabila semua tidak gagal fokus. Seluruh kementerian misalnya, seluruh stakeholder yang ada, CSR yang ada, semua fokus satu saja yang dijadikan model.


Jadi kita jangan berpikir bahwa sekarang desa tidak memiliki kreativitas, pertanyaan berikut nya tugas kita di pemerintahan membuat masyarakat kreatif, pertanyaan kita, siapa yang bertugas di situ. Mungkin egosentris ini juga. Menurut saya, buatkan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAMIP) yang jelas untuk membangun desa mandiri. Tidak usah banyak dulu, satu atau dua tapi kita fokus di situ, itu dijadikan sebuah model buat kita.
Maka oleh karena itu, egosentris masing-masing sektor itu harus dipangkas.


Yang harus terbangun dalam desa mandiri (1) masyarakat terampil, siapa yang bertugas untuk mentrampilkan masyarakat (2) punya modal, siapa yang bertugas untuk memberikan modal. Jadi diskusi ini sudah terjawab bahwa (1) harus ada modal pendampingan dan (2) harus ada model.


Kami di Dinas Pariwisata juga kita ingin bagaimana menjadikan desa wisata yang mandiri. Katanya memang di Indonesia itu yang tidak ada itu 2K, Konsisten dan Kontinue. Begitu kebijakan hilang, hilang juga program yang lain, ini juga kan harus dikawal.


Pertanyaan berikutnya datang dari Bung Muhammad Darmawan (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan) yang juga dari golongan desa menurutnya, ia bertanya tentang sudah ada berapa desa yang sudah ditingkatkan kemandirian nya? Dan bagaimana peran pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk mengakomodir atau mewadahi kreatifitas masyarakat desa dimana warga desa nya (khusus pemuda) yang masih bersifat apatis?



Untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan itu, Bapak Taufik Hidayatullah menyampaikan bahwa orang mau bergerak menuju desa mandiri ini arahan nya mana. Mana model nya. Indikator nya apa. Sehingga semua orang ke sana. Sehingga kepala desa itu sdh membuat program nya. Intinya ada model dan kita memberikan contoh pada mereka.


Pemerintah itu jangan hanya membangun program, membuat regulasi undang-undang nya tetapi tanpa kejelasan arah yang harus dilakukan padahal undang-undang ini tujuannya sudah jelas maka bagaimana meraih tujuan itu. Bahkan kecenderungan kita ini adalah ketidaknyambungan antara yang satu dengan yang lain, begitu ganti menteri, programnya ikut berganti. Sepanjang programnya bagus kenapa harus diganti, ini hanya masalah implementasinya saja.


Pada saat kita ingin melakukan sesuatu di desa, destinasinya harus menjadikan lokusnya dulu. Menjadi elemen yang akan kita fokuskan jadi jangan sampai apa yang ingin kita tuju tidak jelas. Intinya kalau panah itu cukup satu tidak usah semua. Satu tapi fokus. Busur seperti apa yang harus dihantarkan ke sana. Ini yang harus dilakukan sehingga di situ akan menemukan nanti varian-varian, keunikan – keunikan lokal yang ada di desa itu. Bagaimana akhirnya membangun jaringan-jaringan yang ada di desa ini dengan fokus maka akan muncul turunan-turunan berikut nya, yang ini akan memunculkan desa yang disebut kemandirian desa.
Dengan dana stimulan untuk desa dan pemahaman program kemandirian ini ditambahkan dengan sosialisasi dengan masyarakat, saya yakin masyarakat banyak mau tersentuh. Semua berawal dari pemerintah karena pemerintah merupakan pengayom, pelindung dan pemberi contoh.

Mengenai jumlah desa yang sudah ditingkatkan kemandirian nya, menurut Ketua Umum PSDI (Bapak Edi Sabara), sejauh ini PSDI sudah ikut berpartisipasi menjadi bagian dalam pendampingan di 10 (sepuluh) desa yang hari ini bisa dikatakan telah mandiri.


Memang kalau kita berbicara suatu capaian yang mandiri itu tolak ukur nya bukan berarti sekejap mata bakal tercapai. Pertanyaan yang lebih menarik bahwa "mau tidak kita sama-sama turun". PSDI hanya sebagian kecil yang ikut turun membantu, NGO seperti kami itu ada sekitar lebih kurang 300 NGO yang sudah turun ke desa. Dalam setahun biasanya kami melakukan pertemuan untuk membicarakan capaian dan evaluasi sesama NGO yang ikut serta membantu pemberdayaan di desa, tidak hanya berbicara kerangka teoritis saja melainkan kami berbuat. Tidak akan mungkinlah kita, satu lembaga atau satu dinas akan menyelesaikan satu masalah dengan jumlah desa yang sangat banyak. Nah sekarang kita bagaimana menjadi bagian dari menuju desa mandiri. Dari 10 (sepuluh) desa yang sudah mandiri, kami bagian dari desa itu walaupun tidak di semua sektor yang kami sentuh. Hal paling sederhana yang kami lakukan adalah bagaimana membantu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia karena ini sangat pelik sekali. Di beberapa tempat untuk program desa wisata, ada yang kami create dari awal, ada pula yang sedang berjalan. Setelah kami sentuh sudah lebih baik. Contohnya seperti di Kebumen, sebelumnya sudah hampir 10 (sepuluh) tahun dikelola oleh desa, begitu kami masuk, kami mencoba memoles supaya keberlanjutannya ada. Dari analisis kami ternyata permasalahannya sesuatu yang menjadi motivasi apa untuk para pelaku usaha, para pemodal itu untuk ikutserta turun terutama masyarakat di sekitar desa. Karena ternyata tidak optimisnya masyarakat karena gagal masa lalu, kekhawatiran tentang sindikasi pemerintah, kekhawatiran tentang “ini hanya akan menguntungkan politik saja” (trauma). Jadi intinya ayo sama-sama terutama dari teman-teman mahasiswa, ayo kita coba turun, coba berpikir untuk kembali ke desa.


Tentunya dinas sudah memiliki lokus, namun tidak mungkin semua lokus di Jawa Barat akan terselesaikan. Apalagi kami dari PSDI yang hanya mempunyai sumber dana yang terbatas.


Untuk tahun ini PSDI akan fokus di 3 (tiga) desa, yakni desa di Ciamis, desa di Garut dan desa di Cirebon karena kami masih memiliki keterbatasan sumberdaya manusia dan support biaya. Kedepan kami bisa men-sosialisasikan potensi-potensi yang ada. Yang utama, bagaimana kita bisa membantu merubah mainset dulu bahwa tidak selamanya kita akan dijajah oleh budaya korupsi, tidak selamanya kita harus lupa bahwa kita sebenarnya jauh lebih maju dari negara lain.


Jangan sampai program dana desa dari pemerintah itu menjadi berhala. Jangan sampai program itu berhenti, masyarakat desa jadi bingung.
Bagaimana pemanfaatan anggaran yang masuk ke desa itu bisa menjadi sebuah anggaran yang produktif. Kita buat infrastruktur yang ada kaitannya dengan perekonomian, ada nilai tambah. Kami melihatnya bukan dari uang yang dihasilkan tapi lebih kepada benefit bagi masyarakat nya. Kami coba mengajak kawan-kawan dari mahasiswa Universitas Pasundan lewat program KKN yang sudah berjalan sekian tahun kedepannya kami kembangkan keadaan yang lebih produktif.

Bersambung..
FGD : Memacu Kreatifitas Desa Menuju Desa Mandiri [2]

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


0 Komentar

?>