729x 90

Dana Desa Untuk Membangun Bumdesa

Dana Desa Untuk Membangun Bumdesa
Dana Desa Untuk Membangun Bumdesa

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat akan menggunakan dana desa untuk merintis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memfokuskan pada sektor perikanan.karna ada beberapa desa yang rata – rata penduduknya mata pencariannya dari sektor perikanan. Hal itu disampaikan Kepala Desa Peletuan Indah, Alwan Jayadi Ningrat, ketika mendapat kunjungan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar, kemarin. Penggunaan dana desa di kabupaten itu akan dijadikan rintisan BUMDes. Dia menuturkan hasil yang ingin dicapai melalui BUMDes adalah pengumpulan di sektor perikanan.

"Di Lombok Barat, di sini pusatnya perikanan. Bisa menghasilkan 200 ton per empat bulan," kata Alwan dalam keterangan Kementerian Desa PDTT . Selain perikanan, Alwan menuturkan dana desa juga akan digunakan untuk kebutuhan pakan ternak, maupun pangan bagi warganya. Sementara itu, Menteri Desa PDTT Marwan Jafar menuturkan rintisan BUMDes harus lebih banyak lagi di desa-desa lainnya. Dia juga mengapresiasi penggunaan dana desa di Kabupaten Lombok Barat. Pelaksana Tugas Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid menjelaskan bahwa pencairan dana desa tahap I sudah mencapai 100%, dan tahap II sudah mencapai 97 %. "Untuk tahap ketiga sudah ada yang mengajukan. Kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten nomor tiga di NTB yang cepat dalam penggunaan dana desa," ujar Fauzan.

Di Nusa Tenggara Barat, ada beberapa pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang sudah memulai program untuk peningkatan pendapatan Desa dan dipergunakan lagi bagi kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti dengan adanya BUMDes Lenka, BUMDes LKM dan yang lainnya. Namun masih banyak juga yang sampai saat ini, pemerintah Desanya masih tidak tahu bagaimana arah perkembangan pembangunan desa dalam penerapan UU No 6 Tahun 2014. Hal inilah yang melandasi dilaksanakannya Diskusi Forum KTI Wilayah NTB pada tanggal 25 Februari 2015 dengan tema ”Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui BUMDes sebagai persiapan penerapan UU No 6 tahun 2014 tentang desa”. Pemerintah Desa memanfaatkan potensi yang ada sebagai modal untuk mendorong keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai alat untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di tingkat Desa. desa memiliki sejarah yang cukup panjang dan desa lebih dahulu ada daripada republik ini. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan kekayaan budaya yang nantinya menjadi embrio dari desa. Upaya-upaya untuk penyeragaman baik nama, pemerataan pembangunan dan akses yang lainnya diupayakan oleh pemerintah. Berbagai regulasi telah diusulkan dan berbagai istilah mengenai Desa ini muncul misalnya di Padang kita mengenal istilah Nagari, di Bali ada Subak,  di Jawa ada Padukuhan, di Sumatera Selatan ada Pagar dan yang lainnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk berupaya menyeragamkannya yaitu pada UU No 5 tahun 1979 tentang desa yang terkesan sangat sentralistis. Pada masa reformasi keluarlah UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tetapi disitu tidak secara gamblang diatur tetapi sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang memberikan ruang yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Desa untuk mengatur daerahnya, begitu pentingnya keberadaan sebuah wadah ataupun lembaga di tingkat desa yang nantinya sebagai alat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 ini mewajibkan desa untuk membentuk badan usaha. Dalam UU tersebut juga diatur mengenai permodalan untuk Badan Usaha yang ada di tingkat Desa. Di Nusa Tenggara Barat masih banyak pemahaman mengenai badan usaha di tingkat Desa hanya dalam bentuk simpan pinjam. Sehingga rata-rata keberadaan badan usaha ditingkat desa yang memiliki usaha simpan pinjam mengalami kegagalan.

BUMDes itu sebenarnya adalah sebuah modal usaha desa. Dalam keberadaannya, modal usaha dari BUMDes itu harus lebih besar saham dari Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga desa itu memiliki kekuasaan penuh untuk mensejahterakan masyarakatnya. Secara teknis pelaksanaan operasional BUMDes mengacu kepada PERMENDAGRI namun dengan aturan sekarang dinaungi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari peralihan ini tentunya akan ada perubahan-perubahan, tetapi secara teknis saat ini mengacu kepada Permendagri nomor 39 tahun 2010 yang membahas tantang BUMdes. Adapun dengan Kementerian saat ini, masih perlu dibahas dan sedang menunggu permen dari kementerian yang baru.

Fungsi BUMDes seperti dalam Permendagri disebutkan sebagai salah satu pendapatan desa dengan melihat potensi yang dimiliki desa. Adapun usaha yang dilakukan desa tergantung dari desa atau kelurahan, seperti potensi air dikelola oleh BUMDes Lendang Nangka di Lombok Timur dan ada desa yang potensinya pada pedagang bakulan. BUMDes yang masih berjalan, dan mendorong BUMDes yang sudah maju untuk lebih maju lagi dengan harapan mampu mengelola dana yang ada. BUMDes diharapkan menjadi pintu masuk untuk mensejahterakan masyarakat Desa. BAPPEDA juga melakukan pelatihan bagi aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta staff desa dalam menyusun setiap program ke depannya, dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes sebagai sebuah acuan. Sebagai jalan untuk mencairkan anggaran,desa harus memiliki tiga dokumen, yaitu RPJMdes, RKPDes dan APBDes, sehingga potensi desa bisa terbaca baik dalam satu tahun atau lima tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa terpilih. (Ryd/Ryd)

 

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


0 Komentar

?>