729x 90

Bupati Badung Belajar BUMDes di Bantul

Bupati Badung Belajar BUMDes di Bantul
Bupati Badung Belajar BUMDes di Bantul

BANTUL | Bupati Badung Nyoman Giri Prasta melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bantul, Yogyakarta guna mempelajari sistem penglolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di daerah tersebut. Selain maju, BUMDes di Bantul juga berkembang yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Apalagi salah satu BUMDes yang ada yakni BUMDes Pangungharjo merupakan yang terbaik di Indonesia.

Bupati Giri Prasta dan rombongan Informasi Pembangunan Kabupatan Badung ini diterima Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih bersama jajaranya, Kamis (20/4). “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bantul yang menerima kunjungan kami dengan baik dalam kegiatan Pekan Informasi Pembangunan (PIP) Pemkab Badung kali ini, sehingga ke depannya dapat menjalin tali silaturahmi antara kedua instansi pemerintah ini,” katanya.

Kunjungan ini, lanjut Bupati Giri Prasta bertujuan untuk melakukan studi komparasi berkenaan dengan BUMDes, dimana potensi wilayah Badung adalah pertanian dan pariwisata. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Badung. Saat ini Badung memiliki 46 desa dan 16 kelurahan kedepan akan membenahi sistem keuangan desa, agar desa menjadi terdepan dalam BUMDes-nya. “Kami ingin adanya kerja sama antar desa dan menjadi desa berdikari.

Harapan dari kegiatan ini mendapat referensi BUMDes di Bantul untuk dapat dikembangkan di Badung,” tegasnya.

Wakil Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih menyambut baik kedatangan Bupati Badung beserta rombongan ke daerahnya untuk mempelajari BUMDes. Ia mengatakan Kabupaten Bantul sebagai penyangga produksi ekonomi kreatif terbesar di Yogyakarta yang memiliki potensi sektor pariwisata. Bahkan dalam pengembangkan pariwisata desa, Pemkab Bantul telah mencanangkan program desa mandiri seperti yang ada di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon itu.

Karenanya, pemerintah sangat mendukung program pengembangan desa sebagai pariwisata berbasis komunitas. Pengembangan desa merupakan suatu keniscayaan dan kewenangan desa sangat besar atau hampir sama seperti pemerintah desa, sehingga desa memungkinkan melakukan kegiatan yang berbasis otonomi desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang BUMDes.

sumber : bali-travelnews.com

Azwar Aziz
Azwar Aziz
EDITOR

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


0 Komentar

?>